Jaminan Kesehatan Masyarakat

Apa Itu Jaminan Kesehatan Masyarakat ???

Jaminan Kesehatan Masyarakat atau lebih dikenal dengan sebutan JAMKESMAS adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Program ini diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin.   Pada hakekatnya pelayanan kesehatan  terhadap masyarakat miskin menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota berkewajiban  memberikan kontribusi sehingga menghasilkan pelayanan yang optimal.
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat miskin mengacu pada prinsip-prinsip:
1. Dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan untuk semata-mata peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin.
2. Menyeluruh (komprehensif) sesuai dengan standar pelayanan medik yang efetif
3. Pelayanan Terstruktur, berjenjang dengan Portabilitas dan ekuitas.



Tujuan Program Jamkesmas

1. Terselenggaranya akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.
2. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan sehinga tercapai derajat.
3. Kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien bagi seluruh peserta Jamkesmas

Jenis Pelayanan Jamkesmas, meliputi :

1. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)
2. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL)
3. Pelayanan Gawat Darurat
4. Jampersal (Jaminan Persalinan)

Kepesertaan Jamkesmas, antara lain :

I. Kepesertaan Secara Umum:
1. Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang membayar iuran atau iuarannya dibayar oleh Pemerintah.
2. Peserta Program Jamkesmas adalah fakir miskin dan orang yang tidak mampu dan peserta lainnya yang iurannya dibayar oleh Pemerintah sejumlah 76,4 juta jiwa bersumber dari data makro Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2006.
3. Peserta yang dijamin dalam program Jamkesmas tersebut meliputi :
a. Masyarakat miskin dan tidak mampu yang telah ditetapkan oleh Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota Tahun 2008 berdasarkan pada kuota Kabupaten/ Kota (BPS) yang dijadikan database nasional.
b. Gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar, masyarakat miskin yang tidak memiliki identitas.
c. Semua Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah memiliki atau mempunyai kartu Jamkesmas.
d. Masyarakat miskin yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1185/Menkes/SK/XII/2009 tentang Peningkatan Kepesertaan Jamkesmas bagi Panti Sosial, Penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara serta Korban Bencana. Tata laksana pelayanan diatur dengan petunjuk teknis (juknis) tersendiri sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1259/Menkes/SK/XII/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Jamkesmas Bagi Masyarakat Miskin Akibat Bencana, Masyarakat Miskin Penghuni Panti Sosial, dan Masyarakat Miskin Penghuni Lembaga Pemasyarakatan serta Rumah Tahanan Negara.
e. Apabila masih terdapat masyarakat miskin dan tidak mampu, tidak termasuk dalam Surat Keputusan Bupati/Walikota maka Jaminan Kesehatannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Cara penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah seyogyanya mengikuti kaidah-kaidah pelaksanaan Jamkesmas.
f. Peserta Jamkesmas ada yang memiliki kartu sebagai identitas peserta dan ada yang tidak memiliki kartu.
    1. Peserta yang memiliki kartu terdiri dari :
    a)      Peserta sesuai SK Bupati/Walikota
    b)      Penghuni panti-panti sosial
    c)      Korban bencana pasca tanggap darurat
    2. Peserta yang tidak memiliki kartu terdiri dari :
    a)      Gelandangan, pengemis, anak terlantar pada saat mengakses pelayan- an kesehatan dengan menunjukkan rekomendasi dari Dinas Sosial se- tempat.
    b)      Penghuni lapas dan rutan pada saat mengakses pelayanan kesehatan dengan menunjukkan rekomendasi dari Kepala Lapas/Rutan.
    c)      Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) pada saat mengakses pe- layanan kesehatan dengan menunjukkan kartu PKH.
    d)      Bayi dan anak yang lahir dari pasangan peserta Jamkesmas, setelah terbitnya SK Bupati/Walikota dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan menunjukkan akte kelahiran/surat kenal lahir/surat keterangan lahir/pernyataan dari tenaga kesehatan, kartu Jamkesmas orang tua dan Kartu Keluarga orangtuanya.

II. Kepesertaan Secara Khusus (Jampersal) :
1. Ibu hamil
2. Ibu bersalin
3. Ibu nifas (sampai 42 hari pasca melahirkan)
4. Bayi Baru Lahir ( sampai dengan usia 28 hari)

Prosedur Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan Dasar

1. Peserta membawa kartu Jamkesmas

• peserta gelandangan , pengemis, anak dan orang terlantar, menggunakan surat keterangan/rekomendasi Dinas/Instansi Sosial Setempat. 

        2. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya
        3. Bila (menurut Indikasi Medis) peserta memerlukan pelayanan tingkat lanjut, maka dapat merujuk peserta ke PPK lanjutan
 
2. Pelayanan Kesehatan 

1. Peserta membawa kartu Jamkesmas kecuali kasus emergency atau bayi yang baru lahir dari peserta jamkesmas
2. Diberikan Surat Keabsahan Peserta (SKP) oleh petugas PT. ASKES
3. Peserta Memperoleh pelayanan kesehatan
4. Peserta yang lintas daerah verifikasi kepesertaan dilakukan oleh PT. ASKES dengan melihat pada kartu Jamkesmas
5. Rujukan pasien antar RS termasuk rujukan RS antar daerah dilengkapi surat rujukan dari rumah sakit asal pasien dengan membawa identitas kepesertaannya untuk dapat dikeluarkan oleh petugas PT. ASKES 
6. Gawat darurat wajib diberi tindakan langsung tanpa harus ada surat rujukan. 
7. Biaya Transport Rujukan:

• Pasien dari puskesmas ke PPK lanjutan di Kabupaten/Kota Setempat menjadi tanggung jawab Puskesmas yang merujuk
• Pemulangan pasien dari RS serta rujukan dari RS ke RS lainnya tidak ditanggung dan menjadi tamggung jawab Pemerintah Daerah asal peserta.